28 Maret 2009

SERTIFIKASI GURU ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Sertifikasi guru merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang menyatakan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Menindaklanjuti UU Sisdiknas lahirlah UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang dalam penyusunannya menggunakan prinsip-prinsip dasar guru memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesi pendidik.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik menjelaskan bahwa salah satu persyaratan kualifikasi akademik guru adalah S1/D-IV yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Selain itu guru harus memiliki kompetensi yang mencakup penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi.

Tahun 2006 Depdiknas telah mengeluarkan contoh soal tentang kompetensi guru ini. Penguasaan kompetensi pedagogik dikenakan pada guru semua jenjang. Tes pedagogik ini sangat mungkin hanya guru konseling yang dapat menjawab secara benar. Tes ini mengarah pada teori perkembangan belajar. Kita ingat nama Brunner, Piaget, dan Dewey sangat dipercaya bila teori-teori tersebut, mayoritas guru telah banyak yang lupa. Tes kompetensi sosial dan kepribadian bisa mudah dijawab.

Tes kompetensi mata pelajaran juga bukan hal mudah dijawab, karena materi ujian meliputi seluruh materi setingkat sarjana. Padahal ada materi yang tidak digunakan (tidak diajarkan) kepada siswa, sehingga penulis yakin banyak yang tidak mengingatnya. Sebagai contoh pada tes uji matematika, terdapat soal olimpiade, soal yang berhubungan dengan hipotesis penelitian, juga teori komputer.

Mungkin karena uji coba yang dilaksanakan tidak memberikan hasil memuaskan, maka sertifikasi guru akhirnya cukup dilakukan dengan mengumpulkan dokumen portofolio.

Penyelenggaraan sertifikasi model portofolio guru minimal membuat tiga bendel dokumen, dua dikirim ke asesor dan satu untuk arsip. Untuk penyusunan dokumen ini, diperkirakan rata-rata guru mengeluarkan dana Rp 300.000,00. Guru juga harus memiliki rekening bank tertentu dan bagi yang belum memilikinya, minimal menyediakan dana Rp 200.000,00 untuk buka buku. Pemerintah juga mengeluarkan dana tidak sedikit, paling tidak untuk dua pembiayaan, 1) pada tahapan penilaian dan 2) penyelenggaraan diklat bagi yang tidak lulus. Meskipun pendidikan dan latihan profesi guru yang diikuti para guru tidak lulus ini, akhirnya menyatakan hampir semua lulus.

Menyimak jalannya sertifikasi model portofolio tampaknya pelaksana sertifikasi baik dari pusat sampai daerah masih juga mengalami kebingungan. Ambil contoh, penilaian dokumen portofolio komponen masa kerja. Aturan yang lama point masa kerja memiliki rentang 40-160. Namun saat ini mengalami kenaikan menjadi 85-190, dimasukkannya tugas wali kelas sebagai tugas tambahan dan merevisi skor lulus pada setiap unsur.

Kebijakan bagi guru yang telah lulus pun mengalami perubahan, dari penghitungan syarat beban kerja 24 jam perminggu tatap muka yang semula dimaknai sebagai kegiatan di depan siswa, maka saat ini guru dengan 12 jam tatap muka bisa dihargai 24 jam. Karena adanya kegiatan yang dianggap sebagai tatap muka. Misalnya pembuatan rencana pembelajaran, kegiatan awal tatap muka, membuat resume tatap muka, menilai sikap serta menjadi pembimbing kegiatan ekstrakurikuler yang masing-masing disetarakan dengan 2 jam tatap muka. Tugas tambahan yang diberikan oleh sekolah dihargai 6 jam.

Akhir program sertifikasi guru adalah peningkatan kualitas guru secara nasional. Logikanya bila guru seantero negeri bermutu maka aktivitas guru juga berkualitas dan hal ini memberikan kontribusi besar dalam peningkatan mutu pendidikan sebagai sistem. Yang menjadi pertanyaan, pertama, jika akhirnya semua guru lulus baik secara langsung maupun melalui diklat dengan beban kerja yang akhirnya pula dapat memenuhi syarat 24 jam, maka semua berhak atas tunjangan profesi. Penyelenggaraan sertifikasi menjadi semacam formalitas belaka. Kedua, benarkah para guru yang telah berhasil lulus sertifikasi menunjukkan kinerja meningkat ? Apakah indikatornya?

Secara umum, baik guru yang telah lulus maupun belum lulus sertifikasi masih menyimpan tanda tanya. Bagi yang telah lulus, penghargaan tunjangan sebesar satu kali gaji. Pembiayaan sertifikasi menjadi semakin mahal jika diperhitungkan pula beban administrasi bank yang harus ditanggung para guru. Lika-liku guru menggapai tunjangan sertifikasi bukan pekerjaan mudah, oleh karena itu sebaiknya sertifikasi dimaknai oleh guru sebagai tantangan dalam peningkatan kinerja, kualitas, dan profesionalisme.

Pembinaan pascasertifikasi harus berlangsung secara berkesinambungan, karena prinsip mendasar adalah guru harus merupakan a learning person, belajar sepanjang hayat masih dikandung badan. Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru. Pembinaan profesi guru secara terus menerus (continuous professional development) menggunakan wadah guru yang sudah ada, yaitu kelompok kerja guru (KKG) untuk tingkat SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk tingkat sekolah menengah. Upaya yang sungguh-sungguh perlu dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, sejahtera, dan memiliki kompetensi. Hal ini merupakan syarat menciptakan sistem pendidikan berkualitas, dimana pendidikan berkualitas merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan kemakmuran dan kemajuan bangsa.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar